UNDANG-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik  Indonesia  tahun 1945

mengamanatkan Pemerintah Negara  Indonesia  yang melindungi  segenap  bangsa

Indonesia  dan  seluruh  tumpah  darah  Indonesia  dan  untuk  memajukan

kesejahteraan  umum, mencerdaskan  kehidupan  bangsa,  dan  ikut melaksanakan

ketertiban dunia  yang berdasarkan  kemerdekaan, perdamaian abadi dan  keadilan

sosial;

b. bahwa  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1945

mengamanatkan  Pemerintah mengusahakan  dan menyelenggarakan  satu  sistem

pendidikan  nasional  yang meningkatkan  keimanan  dan  ketakwaan  kepada  Tuhan

Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa

yang diatur dengan undang-undang;

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010

    TENTANG  PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2010   TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a.  bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 

tidak mengatur tata kelola satuan pendidikan karena 

telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2009 tentang Badan Hukum Pendidikan; 

    b.  bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal  

31 Maret 2010, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 

tentang Badan Hukum Pendidikan dinyatakan tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan; 

Mengingat :  1.  Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

    2.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4301); 

LANDASAN YURIDIS-LEGALISTIK DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH

Sebelum terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010  tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan pada 28 September 2010,  dasar hukum pembentukan
Dewan  Pendidikan dan Komite Sekolah adalah Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
 
Pada PP Nomor  66 Tahun 2010, pasal 192-195 menjelaskan fungsi, tugas, pola
rekrutmen, masa jabatan, kedudukan, pemilihan dan penetapan anggota Dewan
Pendidikan. Sementara pasal 196 dan 197 menjelaskan fungsi, pembentukan,
pendanaan, jumlah, dan pemilihan anggota Komite Sekolah/Madrasah.  

MEMBANGUN KOMITE SEKOLAH YANG EFEKTIF

By. Drs. Saukani Hasan

Komite Sekolah akan berhasil dengan baik apabila komite sekolah tersebut dapat bekerja secara efektif.  Bagaimana menciptakan Komite sekolah yang efektif ?  berikut ini penulis sajikan TIGA LANGKAH untuk mewujudkan KOMITE SEKOLAH YANG EFEKTIF.

1.     Menyamakan Visi

Komite Sekolah akan berjalan dengan efektif apabila semua pengurusnya memiliki visi yang sama.  Misalnya :

• Menjadikan Sekolah mampu menghasilkan lulusan yang bermutu secara intelektual, emosional dan spiritual.
• Menjadikan Sekolah sebagai Barometer mutu pendidikan di tempatnya
• Dll

Audiensi ke Dinas Pendidikan Kota Jogja

MENYOAL PERAN KOMITE SEKOLAH

Oleh : Naswa Dianty, Pemerhati Pendidikan dari KOALISI Pendidikan Bersih


“Peran Komite Sekolah dalam pengembangan sekolah ditengarai belum optimal. Selama ini hanya mengutamakan pengumpulan dana dan pengembangan fisik sekolah, belum menyentuh pembangunan non fisik” (Ari Amin Hamidah)

Memang keberadaan Keputusan Mendiknas Nomor 44/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, dijelaskan komite sekolah adalah mitra sekolah.

Tugas komite sekolah pada dasarnya mempunyai empat peran dimana peran tersebut adalah, memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan dan menjadi mediator, dengan masyarakat dan pemerintah. Peran tersebut pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh pengurus komite sekolah, namun belum optimal.

Audiensi ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta